Juknis APBD Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2012 sedang direvisi, berbagai diskusi telah dilakukan mengenai Juklak dan Juknis DAK 2012 yang hingga saat ini masih memunculkan berbagai pengertian dari rekan-rekan tim penyusun Revisi Juknis APBD Kabupaten Samosir T.A 2012.
Berikut saya copykan beberapa artikel dari teman-teman para Trainer dan Ahli di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah seperti Mas Samsul Ramli dan Pak Khalid Mustafa. Semoga artikel dapat menjadi referensi bagi Tim dalam menyusun Revisi Juknis APBD Kabupaten Samosir.

Waspada Swakelola DAK Pendidikan
by Samsul Ramli on Saturday, 28 January 2012 at 09:18

“Sekolah Kembali Kelola DAK Pendidikan”, headline yang cukup menarik. Besarnya alokasi dana pendidikan dalam anggaran belanja pembangunan membuat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI harus memutar otak menerapkan strategi yang efektif. Termasuk soal Dana Alokasi Khusus Pendidikan (DAK).

Pada tahun anggaran 2009 dan 2010 DAK Pendidikan sempat dilaksanakan dengan metode swakelola. Namun apa lacur kalau kemudian kebijakan ini menuai banyak masalah dan menelan korban. Selain masalah keterlambatan turunnya anggaran, soal terlambatnya petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis berdampak pada sempitnya waktu pelaksanaan.

Disisi lain keterbatasan kemampuan SDM di sekolah yang memahami proses pengadaan barang/jasa pemerintah menggiring pelaksana swakelola ke ranah hukum. Tidak sedikit Kepala Sekolah yang terpaksa mendekam di hotel prodeo karena terperangkap penyalahgunaan dana DAK Pendidikan.

Seperti diakui diberbagai media publikasi, banyaknya penyimpangan dana DAK Pendidikan 2009 dan 2010 adalah karena minimnya pengetahuan dan kompetensi pelaksana swakelola, khususnya para Kepala Sekolah sebagai penanggungjawab. Disisi lain ada juga yang menyebutkan bahwa ini terjadi karena kelemahan juklak dan juknis.

Pertanyaannya sekarang pantaskah semua kesalahan ditanggung oleh pelaksana swakelola. Analogi sederhana! Apa jadinya kalau kita memberikan uang senilai 1 juta rupiah kepada anak umur 5 tahun? Ketika anak tersebut membeli sebungkus permen dengan harga 1 juta rupiah, siapa yang patut dipersalahkan? Jelas yang harus dipersalahkan orang tua yang memberi uang tanpa menghiraukan pemahaman si anak akan nilai uang.

Sekarang setelah proses pelaksanaan DAK pendidikan tahun 2011 dikembalikan kepada proses pemilihan penyedia dan masih menghadapi masalah yang sama yaitu keterlambatan yang diakibatkan terlambatnya juklak dan juknis, proses dikembalikan kepada mekanisme swakelola. Akankah tragedi tahun 2009 dan 2010 akan terulang?

Pokok soal sebenarnya bukanlah pada metode pelaksanaan. Dengan penyedia atau swakelola tetap dapat menghasilkan output yang diharapkan selama prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa pemerintah dijadikan ukuran dan pedoman.
Persoalan keterlambatan pelaksanaan DAK Pendidikan selama ini terletak pada penerbitan Juklak dan Juknis dan penganggaran. Untuk 2012 juklak dan juknis telah terbit lebih awal, melalui Permendikbud No. 56 dan 57 tahun 2011, semoga ini pertanda bahwa telah ada perbaikan.

Tentang Swakelola
Seperti diungkap media, bahwa sebagian besar pelanggaran yang terjadi adalah ketidak mengertian kepala sekolah terhadap prosedur swakelola. Untuk mengantisipasi ini perlu dilakukan langkah-langkah komprehensif meningkatkan kompetensi terhadap kepala sekolah tentang swakelola lebih jauhnya tentang pengadaan barang/jasa.

Selain itu ada beberapa kesalahan umum umum tentang swakelola. Pertama; dikotomi antara swakelola dengan pemilihan penyedia. Padahal dalam proses swakelola dimungkinkan pemilihan penyedia. Pasal 3 Perpres 54/2010 menegaskan bahwa pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilakukan melalui swakelola dan/atau pemilihan Penyedia Barang/Jasa. Kata dan/atau mengindikasikankumulatif alternatif, sehingga salah kalau ada pemahaman dalam swakelola tidak diperlukan penyedia, kontrak, lelang ataupun seleksi.

Kedua; pemahaman bahwa setiap pengadaan barang/jasa dalam swakelola adalah pengadaan langsung yang cukup dilengkapi kwitansi/nota saja. Pemahaman simplikasi ini banyak menjerumuskan pelaksana swakelola ke dalam pasal merugikan negara atau korupsi.

Swakelola adalah pengadaan barang/jasa yang pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.
Sehingga ada 3 tipe swakelola dalam pasal ini yaitu tipe 1 : oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran. Tipe 2 : instansi pemerintah lain dan tipe 3: oleh kelompok masyarakat.

Bagi DAK pendidikan swakelola yang dilaksanakan oleh sekolah negeri, yang merupakan satker atau instansi pemerintah, termasuk dalam tipe 1. Sedangkan untuk sekolah swasta termasuk dalam tipe 3. Perbedaan tipe ini berdampak terhadap standar operasional prosedur yang berlaku. Meski merujuk pada juklak dan juknis yang sama namun keduanya berbeda perlakuan.

Dari pengertian swakelola dapat dilihat runtutan pelaksanaan didahului dengan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Pada tahap akhir terdapat tugas pelaporan. Karena sangat detail maka pelaksanaan swakelola memerlukan kemampuan manajerial pengadaan barang/jasa yang jauh lebih baik dibanding hanya melalui penyedia. Ini pula makna dari swakelola diletakkan pada pilihan pertama dalam metode pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang diatur dalam Perpres 54/2010 pasal 3.

Kalau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tetap memaksakan diri mengembalikan DAK Pendidikan kepada sekolah dengan metode swakelola, maka tidak ada pilihan selain mengupayakan peningkatan kompetensi pelaksana swakelola DAK Pendidikan.

Pihak sekolah yang selama ini sangat jauh dari proses pengadaan barang/jasa pemerintah, harus didorong untuk mengikuti bimtek pengadaan barang/jasa. Bahkan idealnya Kepala Sekolah, sebagai penanggunjawab pelaksanaan swakelola, harus memiliki sertifikat ahli pengadaan. Untuk keperluan bimtek Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP) telah menyusun standarisasi bimtek pengadaan barang/jasa yang telah teruji.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam mengambil langkah fantastis ini tentu telah melalui kajian yang komprehensif. Namun adalah satu kewajiban bagi seluruh entitas pengadaan untuk mengingatkan sebelum dampak negatif benar-benar terjadi. Mengingat pengalaman 2009 dan 2010 adalah bukti otentik yang tak terbantahkan.

Pertanyaan mendasar dan menggelitik lainnya adalah tanpa mengurus pengadaan saja pihak sekolah sudah menanggung tanggungjawab yang besar dalam core businessnya yaitu pendidikan. Akan menjadi lucu kalau kemudian pihak sekolah lebih konsentrasi mengurus pengadaan daripada usaha peningkatan kualitas pendidikan.

Jangan sampai niat baik tentang percepatan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan justru memakan korban dari entitas pendidikan itu sendiri. Kita sudah punya Unit Layanan Pengadaan, LPSE, Ahli Pengadaan, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP) dan perangkat profesional pengadaan lainnya. Kenapa perangkat yang sedemikian lengkap tidak dimanfaatkan, kemudian harus membebani para guru dan kepala sekolah dengan urusan pengadaan?
Kalau bukan kita yang waspada siapa lagi, kalau bukan sekarang kapan lagi dan kalau bukan disini dimana lagi.

MBS dan Swakelola pada DAK Bidang Pendidikan 2012
by Khalid Mustafa, 14 January 2012 21:05

Pada bulan Desember 2011 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) telah mengeluarkan petunjuk teknis (Juknis) Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2012 dalam bentuk Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 56 dan 57 Tahun 2011.

Yang menarik adalah kalimat pada Lampiran 1 Permendikbud Nomor 56, V, B, angka 1 dan 2, yaitu:
1. Sekolah melaksanakan rehabilitasi ruang kelas rusak berat beserta perabotnya dan/atau pembangunan ruang perpustakaan beserta perabotnya secara swakelola sesuai peraturan perundang-undangan dengan melibatkan partisipasi masyarakat sesuai prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
2. Pengadaan peralatan pendidikan dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dengan mekanisme penyedia barang/jasa sesuai peraturan perundang-undangan.

Saya menggarisbawahi hal-hal yang ditulis tebal di atas, yaitu swakelola sesuai peraturan perundang-undangan, kesesuaian terhadap prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan pengadaan peralatan pendidikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

Dari sisi tata bahasa, Manajemen Berbasis Sekolah adalah gabungan dari 3 kata, yaitu Manajemen, Berbasis dan Sekolah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), manajemen adalah penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran, berbasis memiliki akar kata basis yang berarti asas atau dasar, dan sekolah adalah bangunan atau lembaga untuk belajar dan mengajar serta tempat menerima dan memberi pelajaran. Berdasarkan hal tersebut maka MBS dapat diartikan sebagai penggunaan sumber daya yang berasaskan pada sekolah itu sendiri dalam proses pengajaran atau pembelajaran (Nurkolis, 2002)

Dalam pengertian yang luas, MBS adalah pendekatan politis untuk mendesain ulang organisasi sekolah dengan memberikan kewenangan dan kekuasaan kepada partisipan sekolah pada tingkat lokal guna memajukan sekolahnya. Partisipan sekolah adalah kepala sekolah, guru, konselor, pengembang kurikulum, administrator, orang tua siswa, masyarakat sekitar, dan siswa (Wohlstetter dan Mohrman, 1996).

Depdiknas (2007) menerangkan bahwa Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) bertujuan untuk meningkatkan kinerja sekolah melalui pemberian kewenangan dan tanggungjawab yang lebih besar kepada sekolah yang dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola sekolah yang baik yaitu partisipasi, transparansi dan akuntabilitas.

Juga menurut Depdiknas dalam Nurkolis (2002) fungsi-fungsi yang dapat didesentralisasikan dalam bentuk Manajemen berbasis Sekolah adalah:

1. Perencanaan dan evaluasi program sekolah, termasuk proposal penunjang blockgrant yang terdiri atas jenis program dan perkiraan anggaran serta penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah;
2. Pengelolaan kurikulum;
3. Pengelolaan proses belajar mengajar;
4. Pengelolaan ketenagaan;
5. Pengelolaan peralatan dan perlengkapan, termasuk pengadaan, pemeliharaan dan perbaikan peralatan dan perlengkapan yang dimiliki oleh sekolah. Hal ini karena sekolah yang paling mengetahui kebutuhan fasilitas masing-masing khususnya kecukupan, kesesuaian, dan kemutakhiran yang berkaitan dengan proses belajar mengajar;
6. Pengelolaan keuangan, khususnya pengalokasian dan penggunaan uang. Bahkan sekolah dapat diberi keleluasaan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendatangkan penghasilan sehingga tidak bergantung kepada pemerintah;
7. Pelayanan siswa;
8. Hubungan sekolah dan masyarakat; dan
9. Pengelolaan Iklim Sekolah.
Dari berbagai literatur tersebut terlihat bahwa pokok dari MBS adalah peningkatan kualitas pendidikan melalui penguatan sekolah dari berbagai bidang sehingga tidak ada intervensi yang merusak pelaksanaan manajemen di sekolah.

Swakelola

Peraturan perundang-undangan yang membahas tentang swakelola adalah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pengertian swakelola dijelaskan pada Pasal 26 Ayat 1, yaitu Swakelola merupakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.

Pada pasal ini jelas bahwa swakelola bukanlah sebuah kegiatan yang 100% dilaksanakan sendiri, melainkan dapat salah satu atau seluruh tahap pekerjaan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan/atau pengawasan.

Pengadaan barang/jasa tidak hanya terdiri atas pelelangan atau tender melainkan kegiatan yang dimulai dari perencanaan kebutuhan hingga diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa (Pasal 1 Ayat 1 Perpres Nomor 54 Tahun 2010).

Jadi pendapat yang selama ini menyatakan “apabila sebuah pekerjaan ditenderkan maka pekerjaan tersebut bukan pekerjaan swakelola” tidak sepenuhnya benar, karena bisa saja pekerjaan tersebut dikerjakan oleh penyedia barang/jasa namun perencanaan dan pengawasannya dilaksanakan sendiri oleh institusi pemerintah pemilik anggaran atau institusi pemerintah lain yang bukan penanggung jawab anggaran, atau kelompok masyarakat dalam bentuk swakelola.

Sebuah kegiatan pengadaan barang/jasa dapat dilaksanakan melalui swakelola sepenuhnya (artinya perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dikerjakan sendiri), atau penyedia barang/jasa sepenuhnya (artinya perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan oleh penyedia barang/jasa), maupun gabungan antara swakelola dengan penyedia barang/jasa.

Tidak seluruh pekerjaan juga dapat dilaksanakan dengan cara swakelola. Persyaratan sebuah pekerjaan dapat diswakelolakan dituangkan dalam Pasal 26 Ayat 2 Perpres Nomor 54 Tahun 2010:

a. pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan/atau memanfaatkan kemampuan teknis sumber daya manusia serta sesuai dengan tugas pokok K/L/D/I;
b. pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannya memerlukan partisipasi langsung masyarakat setempat;
c. pekerjaan yang dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi atau pembiayaannya tidak diminati oleh Penyedia Barang/Jasa;
d. pekerjaan yang secara rinci/detail tidak dapat dihitung/ ditentukan terlebih dahulu, sehingga apabila dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa akan menimbulkan ketidakpastian dan risiko yang besar
e. penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya atau penyuluhan;
f. pekerjaan untuk proyek percontohan (pilot project) dan survei yang bersifat khusus untuk pengembangan teknologi/metode kerja yang belum dapat dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa;
g. pekerjaan survei, pemrosesan data, perumusan kebijakan pemerintah, pengujian di laboratorium dan pengembangan sistem tertentu;
h. pekerjaan yang bersifat rahasia bagi K/L/D/I yang bersangkutan;
i. pekerjaan Industri Kreatif, inovatif dan budaya dalam negeri;
j. penelitian dan pengembangan dalam negeri; dan/atau
k. pekerjaan pengembangan industri pertahanan, industri alutsista dan industri almatsus dalam negeri.

MBS dan Swakelola pada DAK Bidang Pendidikan 2012

Sesuai dengan judul tulisan ini, maka kaitan antara swakelola dengan Manajemen Berbasis Sekolah adalah:

1. Swakelola merupakan salah satu perwujudan dari MBS karena memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh sekolah untuk mencapai tujuan dari MBS
2. Swakelola untuk melaksanakan rehabilitasi sekolah bukan berarti seluruh pelaksanaan kegiatan rehabilitasi harus dilaksanakan oleh sekolah sebagai perwujudan MBS, melainkan tetap harus tunduk pada perundang-undangan dalam bidang Pengadaan Barang.Jasa, yaitu Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan aturan Jasa Konstruksi dalam bentuk Undang-Undang Jasa Konstruksi.
3. Penegakan prinsip MBS pada kegiatan Rehabilitasi Sekolah adalah penyusunan kebutuhan rehabilitasi, penyusunan proposal untuk pendanaan, penentuan komponen dan bagian yang harus diperbaiki, serta hal-hal lain yang hanya dapat diketahui oleh sekolah.
4. Pelaksanaan rehabiliatasi dapat menggunakan pihak ketiga melalui proses pemilihan penyedia barang/jasa yang dilaksanakan sendiri oleh sekolah. Penyedia dipilih berdasarkan besarnya HPS yang disusun oleh sekolah, yaitu melalui lelang umum, pemilihan langsung, atau pengadaan langsung.
5. Yang agak aneh adalah mengapa perlakuan rehabilitasi sekolah berbeda dengan pengadaan peralatan pendidikan, padahal menurut prinsip MBS, sekolah justru yang lebih mengetahui peralatan apa saja yang dibutuhkan dalam proses belajar-mengajar di masing-masing sekolah. Kalaupun proses pengadaan hendak dipusatkan di dinas pendidikan kabupaten/kota, maka penyusunan kebutuhan dan HPS tetap harus berasal dari sekolah sebagai pengguna barang karena yang jauh lebih mengetahui spesifikasi dan harga adalah sekolah.
6. Pengadaan peralatan pendidikan juga tidak tepat kalau dikatakan harus melalui penyedia barang/jasa, karena sebenarnya perencanaan kebutuhan dan pengawasan saat barang tiba dapat dikategorikan sebagai swakelola (Pasal 26 Ayat 1 Perpres Nomor 54 Tahun 2010).
7. Sehubungan dengan hal tersebut, sebaiknya ada penjelasan lebih lanjut mengenai Permendikbud Nomor 56 dan 57 Tahun 2011 tentang Juknis DAK 2012 agar tidak terjadi kebingungan dan menciptakan jebakan hukum terhadap pelaksanana DAK di sekolah.

Semoga artikel ini bermanfaat bagi tim penyusun Revisi Juknis APBD Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2012.
Selamat Bekerja.