Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang efisien dan efektif dapat diwujudkan dengan pelaksanaan proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik, yaitu Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan Presiden nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, mengatur mengenai penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik sebagaimana ketentuan dalam pasal 131 ayat (1) bahwa tahun 2012 K/L/D/I wajib melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik untuk sebagian/seluruh paket-paket pekerjaan.

Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik dilakukan dengan cara e-tendering atau e-puchasing, diharapkan akan lebih meningkatkan dan menjamin terjadinya efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pembelanjaan uang negara.

Pengadaan Secara Elektronik atau yang lebih dikenal dengan sebutan e-procurement di beberapa K/L/D/I sudah dilaksanakan sejak beberapa tahun terakhir ini, salah satu contoh adalah Kementerian Pekerjaan Umum yang sudah memulai e-procurement dengan beberapa tahapan sistem, yakni :

1.CTI ( Copy To Internet)

Adalah sistem yang lebih bersifat kepada pemasukan data-data tender seperti rencana umum pengadaan, pengumuman pelelangan, jenis pengadaan dan data tender lainnya, selebihnya proses masih dilakukan secara manual atau diluar daripada sistem.

2.Semi e-Procurement

Adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang sebagian prosesnya dilakukan melalui media elektronik (internet) secara interaktif (antara pengguna jasa dengan penyedia jasa) dan sebagian lagi dilakukan secara manual (konvensional), sehingga dalam hal ini sudah terjadi transaksi elektronik secara selektif sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam pengertian umum, Pengguna Barang/Jasa dan Penyedia Barang/Jasa harus memasukkan seluruh data-data untuk keperluan tender/pelelangan ke Internet, sedangkan dokumen pemilihan/dokumen kualifikasi walaupun sudah di-upload oleh Pengguna Barang/Jasa dan masih memungkinkan dokumen-dokumen tersebut diterbitkan secara manual. Dalam arti sebagian dapat di-unggah atau di-upload, sebagian dokumen dapat dibagikan secara manual. Begitu juga dengan Penyedia Barang/Jasa, dapat men-download atau mengunduh dokumen-dokumen tersebut , jika terdapat dokumen yang di-upload pengguna barang/jasa.

3.Full e-Procurement

Adalah proses pengadaan barang/jasa yang dilakukan melalui portal e-procurement dengan teknik penyampaian dokumen secara elektronik (penyerahan dokumen penawaran dengan sampul digital). Dalam pengertian umum, segala proses sudah dilakukan secara online, baik Pengguna Barang/Jasa harus meng-upload atau meng-unggah dokumen yang berkaitan dengan tender, begitu juga Penyedia Barang/Jasa harus men-download dokumen-dokumen yang telah di-upload Pengguna Barang/Jasa.

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik bertujuan untuk:

a.Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas;
b.Meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat;
c.Memperbaiki tingkat efesiensi proses pengadaan;
d.Mendukung proses monitoring dan audit ; dan
e.Memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time.

Peraturan Presiden nomor 54 Tahun 2010 juga mengatur mengenai Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) sebagai unit kerja K/L/D/I untuk menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik yang ketentuan teknisnya diatur oleh Peraturan Kepala LKPP nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik.

Dalam rangka pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik, LKPP:

a.Mengembangkan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik (SPSE);
b.Menetapkan arsitektur sistem informasi yang mendukung penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa secara
elektronik. Pengertian Arsitektur sistem informasi merupakan kerangka dasar yang bersifat menyeluruh
dan memberikan arah, bentuk, pengembangan, dan tatanan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara
elektronik.

Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dibuat untuk mewujudkan harapan pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik. Layanan yang tersedia dalam SPSE saat ini adalah e-tendering yang mana tata cara e-tendering, syarat dan ketentuan serta panduan pengguna (user guide) diatur dalam Peraturan Kepala LKPP nomor 1 Tahun 2011 tentang Tata Cara E-Tendering. Selain itu di dalam SPSE juga telah disiapkan fasilitas untuk proses audit secara online (e-audit), katalog elektronik (e-catalogue) yang merupakan sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai penyedia barang/jasa pemerintah dan tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik (e-purchasing).

II.LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE)

Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) adalah unit kerja K/L/D/I yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.

LPSE pada Peraturan Presiden nomor 54 Tahun 2010:

a.Kewajiban penerapan e-procurement untuk sebagian/seluruh paket pada tahun 2012;
b.Kewajiban mendirikan LPSE bagi Kabupaten/Kota;
c.Pengumuman lelang dan rencana pengadaan dilakukan di Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE.

Fungsi Layanan Pengadaan Secara Elektronik:

a.Mengelola Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE);
b.Menyediakan pelatihan kepada PPK/Panitia dan Penyedia Barang/Jasa;
c.Menyediakan sarana akses internet bagi PPK/Panitia dan Penyedia Barang/Jasa;
d.Menyediakan bantuan teknis untuk mengoperasikan SPSE kepada PPK/Panitia dan Penyedia Barang/Jasa;
e.Melakukan pendaftaran dan verifikasi terhadap PPK/Panitia dan Penyedia Barang/Jasa.

Gubernur/Bupati/Walikota membentuk LPSE untuk memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik. ULP/Pejabat Pengadaan pada K/L/D/I yang tidak membentuk LPSE, dapat melaksanakan pengadaan secara elektronik dengan menjadi pengguna dari LPSE daerah terdekat.

Organisasi LPSE paling kurang meliputi:

a.Administrator sistem elektronik;
b.Unit registrasi dan verivikasi pengguna; dan
c.Unit layanan pengguna.

III.E-TENDERING

E-Tendering adalah tata cara pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang terdaftar pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dengan cara menyampaikan 1 (satu) kali penawaran dalam waktu yang telah ditentukan.

Ketentuan mengenai e-tendering adalah sebagai berikut:

1.Ruang lingkup e-tendering meliputi proses pengumuman Pengadaan Barang/Jasa sampai dengan Pengumuman Pemenang.

2.Para pihak yang terlibat dalam e-tendering adalah PPK, ULP/Pejabat Pengadaan dan Penyedia Barang/Jasa.

3.e-tendering dilaksanakan dengan menggunakan sistem pengadaan secara elektronik yang diselenggarakan oleh LPSE.

4.Aplikasi e-tendering sekurang-kurangnya memenuhi unsur perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual dan kerahasian dalam pertukaran dokumen, serta tersedianya sistem keamanan dan penyimpanan dokumen elektronik yang menjamin dokumen elektronik tersebut hanya dapat dibaca pada waktu yang telah ditentukan.

5.Sistem e-tendering yang diselenggarakan oleh LPSE wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a.Mengacu pada standar yang meliputi interoperabilitas dan integritas dengan sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik;

b.Mengacu pada standar proses pengadaan secara elektronik; dan

c.Tidak terikat pada lisensi tertentu (free license).

6.ULP/Pejabat Pengadaan dapat menggunakan sistem Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik yang diselenggarakan oleh LPSE terdekat.

IV.E-PURCHASING

E-Purchasing adalah tata cara pembelian Barang/Jasa melalui sistem katalog elektronik. e-purchasing diselenggarakan dengan tujuan:

a.Terciptanya proses Pemilihan Barang/Jasa secara langsung melalui sistem katalok elektronik (e-Catalogue) sehingga memungkinkan semua ULP/Pejabat Pengadaan dapat memilih Barang/Jasa pada pilihan terbaik; dan

b.Efisiensi biaya dan waktu proses Pemilihan Barang/Jasa dari sisi Penyedia Barang/Jasa dan Pengguna Barang/Jasa.
Dalam rangka pengelolaan sistem Katalog elektronik, LKPP melaksanakan Kontrak Payung dengan Penyedia Barang/Jasa untuk barang/jasa tertentu. Berdasarkan Kontrak Payung (framework contract) tersebut, LKPP akan menanyangkan daftar barang beserta spesifikasi dan harganya pada sistem Katalog elektronik dengan alamat http://www.e-katalog.lkpp.go.id.

V.STANDAR DOKUMEN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK

Dalam rangka menindaklanjuti amanat Pasal 106 ayat (1) dan Pasal 134 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia (LKPP) menerbitkan Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Peraturan Kepala LKPP Nomor 6 Tahun 2010, yang telah diubah melalui Peraturan Kepala LKPP Nomor 2 Tahun 2011 tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (Standard Bidding Document). Secara khusus, LKPP juga telah menerbitkan Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik melalui Peraturan Kepala LKPP Nomor 5 Tahun 2011 tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik yang terdiri :

1.SBD PENGADAAN BARANG PELELANGAN UMUM DENGAN PRAKUALIFIKASI;
2.SBD PENGADAAN BARANG PELELANGAN UMUM SEDERHANA DENGAN PASCAKUALIFIKASI;
3.SBD PENGADAAN JASA KONSULTANSI BADAN USAHA PRAKUALIFIKASI DUA SAMPUL;
4.SBD PENGADAAN JASA KONSULTANSI BADAN USAHA PRAKUALIFIKASI SATU SAMPUL;
5.SBD PENGADAAN JASA LAINNYA PASCAKUALIFIKASI;
6.SBD PENGADAAN JASA LAINNYA PRAKUALIFIKASI;
7.SBD PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI DENGAN PASCAKUALIFIKASI; dan
8.SBD PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI DENGAN PRAKUALIFIKASI.

Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik yang ditetapkan oleh Kepala LKPP ini merupakan standar dokumen yang digunakan dalam Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik, dengan tujuan agar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik di lingkungan K/L/D/I berjalan sesuai prinsip dan etika Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Aturan-aturan lain yang perlu dicermati dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik yang juga perlu digunakan sebagi pedoman dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintar berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 adalah :

1.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2.Peraturan Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tata Cara E-Tendering; dan
3.Peraturan Kepala LKPP Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik;

Pada tahap awal pelaksanaan e-procurement, K/L/D/I yang baru menerapkan pelelangan secara e-procurement ini, tidak harus melelangkan keseluruhan paket, akan tetapi dapat dilakukan pelelangan terhadap beberapa paket dari instansi tertentu sebagai pilot project.
Dengan demikian, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2011 Pasal 131, K/L/D/I wajib melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik untuk sebagian/seluruh paket-paket pekerjaan pada tahun Anggaran 2012 disesuaikan dengan kebutuhan dari K/L/D/I.

Semoga Bermanfaat.